Baru baru ini beredar surat edaran yang bersumber dari Kemendagri dengan Nomor 035/4660/SJ tertanggal 12 Juni 2019 yang berisi tentang tertib Penggunaan Pakaian Dinas dan Atribut yang diperuntukkan bagi Semua ASN.
Edaran Penggunaan pakaian dinas itu sendiri bersifat melengkapi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas peraturan Nomor 60 tahun 2007.
Penekanan aturan ini dititik beratkan pada pemakaian seragam pada hari kamis yang selama ini dibebaskan untuk memakai seragam apa saja terutama yang mencerminkan kekayaan/ciri khas daerah masing dirubah menjadi seragam atas Hitam dan bawahan Hitam. Berikut edarannya bisa di download di sini
Written by Hisam
Penggagas istilah "halal bi halal" ini adalah KH Abdul Wahab Chasbullah. Ceritanya begini: Setelah Indonesia merdeka 1945, pada tahun 1948, Indonesia dilanda gejala disintegrasi bangsa. Para elit politik saling bertengkar, tidak mau duduk dalam satu forum. Sementara pemberontakan terjadi dimana-mana, diantaranya DI/TII, PKI Madiun. <>
Pada tahun 1948, yaitu dipertengahan bulan Ramadhan, Bung Karno memanggil KH Wahab Chasbullah ke Istana Negara, untuk dimintai pendapat dan sarannya untuk mengatasi situasi politik Indonesia yang tidak sehat. Kemudian Kiai Wahab memberi saran kepada Bung Karno untuk menyelenggarakan Silaturrahim, sebab sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri, dimana seluruh umat Islam disunahkan bersilaturrahmi.
Lalu Bung Karno menjawab, "Silaturrahmi kan biasa, saya ingin istilah yang lain".
"Itu gampang", kata Kiai Wahab. "Begini, para elit politik tidak mau bersatu, itu karena mereka saling menyalahkan. Saling menyalahkan itu kan dosa. Dosa itu haram. Supaya mereka tidak punya dosa (haram), maka harus dihalalkan. Mereka harus duduk dalam satu meja untuk saling memaafkan, saling menghalalkan. Sehingga silaturrahmi nanti kita pakai istilah 'halal bi halal'", jelas Kiai Wahab.
Dari saran Kiai Wahab itulah, kemudian Bung Karno pada Hari Raya Idul Fitri saat itu, mengundang semua tokoh politik untuk datang ke Istana Negara untuk menghadiri silaturrahmi yang diberi judul 'Halal bi Halal' dan akhirnya mereka bisa duduk dalam satu meja, sebagai babak baru untuk menyusun kekuatan dan persatuan bangsa.
Sejak saat itulah, instansi-instansi pemerintah yang merupakan orang-orang Bung Karno menyelenggarakan Halal bi Halal yang kemudian diikuti juga oleh warga masyarakat secara luas, terutama masyarakat muslim di Jawa sebagai pengikut para ulama. Jadi Bung Karno bergerak lewat instansi pemerintah, sementara Kiai Wahab menggerakkan warga dari bawah. Jadilah Halal bi Halal sebagai kegaitan rutin dan budaya Indonesia saat Hari Raya Idul Fitri seperti sekarang.
Kalau kegiatan halal bihalal sendiri, kegiatan ini dimulai sejak KGPAA Mangkunegara I atau yang dikenal dengan Pangeran Sambernyawa. Setelah Idul Fitri, beliau menyelenggarakan pertemuan antara Raja dengan para punggawa dan prajurit secara serentak di balai istana.
Semua punggawa dan prajurit dengan tertib melakukan sungkem kepada raja dan permaisuri. Kemudian budaya seperti ini ditiru oleh masyarakat luas termasuk organisasi keagamaan dan instansi pemerintah.akan tetapi itu baru kegiatannya bukan nama dari kegiatannya. kegiatan seperti dilakukan Pangeran Sambernyawa belum menyebutkan istilah "Halal bi Halal", meskipun esensinya sudah ada.
Tapi istilah "halal bi halal" ini secara nyata dicetuskan oleh KH. Wahab Chasbullah dengan analisa pertama (thalabu halâl bi tharîqin halâl) adalah: mencari penyelesaian masalah atau mencari keharmonisan hubungan dengan cara mengampuni kesalahan. Atau dengan analisis kedua (halâl "yujza'u" bi halâl) adalah: pembebasan kesalahan dibalas pula dengan pembebasan kesalahan dengan cara saling memaafkan.
Wallahul Muwafiq ila Aqwamith Thoriq
KH Masdar Farid Mas’udi Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
jpnn. JAKARTA - Pemerintah akan membuka rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) baik PNS maupun PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2019, alokasi CPNS dan PPPK 2019 untuk pusat 46.425. Sedangkan daerah 207.748.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan, tahun ini pemerintah menyiapkan alokasi 254.173 untuk formasi CPNS dan PPPK. Namun dari jumlah tersebut yang terbesar akan direkrut adalah PPPK.
"Dari 254.173 formasi, kuota PPPK untuk pusat dan daerah adalah 168.636. Sisanya (85.555) untuk CPNS yang terdiri dari ikatan dinas 5.769 dan pelamar umum 79.768," kata Bima kepada JPNN, Sabtu (8/6).
Bima menambahkan, formasi PPPK lebih banyak daripada CPNS karena pemerintah fokus menyelesaikan masalah honorer K2 maupun nonkategori. Dalam rekrutmen PPPK tahap II ini, tidak hanya honorer K2 yang bisa kut. Honorer non K2 juga bisa ikut seleksi.
Sedangkan jabatan apa saja yang akan dibuka, Bima mengatakan, diproritaskan untuk jabatan berkaitan dengan layanan publik. Tenaga pendidikan dan kesehatan tetap menjadi salah satu prioritas.
"Tenaga guru masih jadi prioritas utama karena kekurangan guru. Ini akan diselesaikan duluan, ditambah jabatan lainnya," ucapnya.
Bima lagi-lagi menegaskan, rekrutmen PPPK akan lebih dulu digelar. Kemudian seleksi CPNS. Kapan itu, menurut Bima nanti setelah rekrutmen CPNS dari sekolah kedinasan dan Papua selesai.
Ya, triwulan ketiga PPPK-nya, setelah itu CPNS," tandasnya.
